administrasi kependudukan. Kewenangan kependudukan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. administrasi kependudukan

Tarifu, L. Kata Kunci : pelayanan kependudukan, waterfall, black box testing Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana perancangan Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan kelayakan Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan berdasarkan pengujan sistem dengan black box testing15. Tipe pertama, adalah kajian yang memperlakukan faktor non demografi sebagai variabel bebas (independen) untuk menjelaskan variabel demografi sebagai variabel tergantung (dependen). id ABSTRAK Beberapa kelompok penduduk yang memiliki. Abstrak. diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk peningkatan kinerja, pengelolaan karier dan pengembangan profesionalisme operator sistem informasi administrasi kependudukan, perlu mengatur Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bagi Pegawai Negeri Sipil; b) bahwa Peraturan. Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (pasal 87A UU No. Bidang Kependudukan terdiri dari: Seksi Registrasi Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan. Pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Vide. Kewenangan kependudukan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini diatur dengan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen. , M. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;Administrasi Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan (Jiwa) Belum/Tidak Bekerja Mengurus Rumah Tangga Pelajar/Mahasiswa PNS TNI/Polri Pensiunan Karyawan Swasta Karyawan BUMN/BUMD Tenaga Medis Wiraswasta Pengajar Lainnya; 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020; Semester I. 1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK Terpusat. Kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kita terutama dalam kehidupan sehari-hari. Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Ciri lainnya dari administrasi ialah adanya bimbingan, kepemimpinan, serta pengawasan. administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU Adminduk. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi. 1 Defenisi Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. 2 Akta Kelahiran Akta kelahiran adalah akta/catatan autentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. - 7 - (2) Pengangkatan, kualifikasi, kompetensi, pengembangan karir, jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan. Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus; Mengingat : 1. administrasi kependudukan didaerah tidak kalah penting, maka mulai tanggal 6 Januari 2009 Penanda tanganan dokumen kependudukan (K K dan KTP) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan penerbitan dokumen kependudukan dilakukan oleh instansi pelaksana. 4. Senin, 29 September 2014. Tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan. Administrasi kependudukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian. Pasal 6. id, Institut Pemerintahan Dalam Negeri2 Received: 28-11-2022, Accepted: 31-12-2022; Published. al maka saya menetapkan desain penelitian. Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 1. 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta. Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. bahwa guna pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Pemalang dan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi. Keberhasilan Administrasi Kependudukan kebijakan dapat dilihat dari adanya Peran aparatur sipil negara penyampaian informasi yang tepat dan jelas dalam pelayanan mengimplementasikan sesuai dengan sasaran, dengan begitu pengurusan KTP-El pada masyarakat sebagai informasi akan sampai dengan baik kepada upaya mewujudkan dan meningkatkan masyarakat. Administrasi Kependudukan Desa, yaitu menurut (Ariansyah & Josi, 2017) metode deskriptif kualitatif mempunyai pengertian informasi berupa kalimat verbal bukan berbentuk simbol angka dan bilangan. Peningkatan kualitas. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Ayat 2 Huruf C, diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan. 000,- (Lima puluh dua juta rupiah). Adminstrasi Penduduk. Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Provinsi Maluku, Siswidiyanto, 99 Hal + xvi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem. A poorly managed population administration system produces inaccurate population data reports, which can cause. PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan1. Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar” dengan penuh kebanggaan. Menganalisis upaya mengoptimalkan penggunaan sarana media. Wijaya, Dian (2018) Penerapan Electronic Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bojonegoro). Search. Dokumen kependudukan SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. B. 18. mendaftarkan uji materi terhadap UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi ( MK) pada Rabu ( 28/ 9) lalu. Kebijakan kependudukan di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil pengujian aspek functionality, usability, dan performence, didapatkan hasil bahwa aplikasi memiliki fungsional dan performa yang baik, serta aplikasi layak digunakan oleh pengguna. 17. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Download Permendagri 109 Tahun 2019 PDF. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bab I dijelaskan beberapa konsep atau pengertian yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagai berikut: 1. 3. Sistem administrasi kependudukan tersebut, seperti: Akta Kelahiran, KTP, KK, KIA, dan lain sebagainya. Administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi, yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sikminduk adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan. dalam kehidupan masyarakat saat ini. Selain itu juga pengurusan Akta Kelahiran, Pembaruan KK Barcode, Akta Kematian cukup tunggu kurang lebih 15 menit yang. TENTANG DATABASE PERATURAN. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi. administrasi kependudukan di tingkat provinsi oleh Menteri atas usulan Gubernur dan di tingkat kabupaten oleh Menteri atas usulan Bupati/walikota. Administrasi Kependudukan sebagai berikut: a) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui. Guna mendekatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Ponorogo telah membentuk UPT di Kecamatan, dan diharapkan dengan adanya UPT ini masyarakat akan lebih mudah, murah dan tidak jau-jauh dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan dokumen kependudukannya, sehingga pelayanan yang lebih efektif dan efisien dan. Administrasi Kependudukan DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web Jurnal IT CIDA Vol 1 No. 232, TLN No. 26 Tahun 2009. Dokumen kependudukan itu berupa selembar kertas berukuran 15x10 sentimeter, yang diterbitkan oleh Hoofd Van Plaatselijk atau kepala pemerintahan wilayah. 2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kepedudukan. Administrasi kependudukan. Jabatan Fungsional adalah. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Selamat datang di Website Resmi Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan (UPAK) Provinsi DKI Jakarta. Warga Negara 4. Untuk petugas kelurahan dalam melakukan login sudah terset datanya untuk melakuk an login ke dalam tampilan petugas kelurahan. Terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Dokumen Identitas Lainnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah – PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang. 646 = 97,91 % Jumlah penduduk wajib KTP = 344. 01. The purpose of this study is to determine the extent to which the Population Administration Information System (SIAK) in the Population and Civil Registry Office of Rembang District plays a role in realizing Single Identity Number (SIN). bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Ada beberapa contoh bentuk administrasi berdasarkan jenisnya yang perlu kita ketahui. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran. 122 kali. 4 keberadaan penduduk dengan situasi daerah tempat tinggal. Penduduk adalah Warga Negara. BAB I []. Teknologi informasi telah membuat semua urusan menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Penelitian sebelumnya terdapat sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan yang dibangun, namun belum sepenuhnya dapat memudahkan petugas kantor kelurahan dalam melakukan perekapan. Dokumen kependudukan memberi keabsahan identitas dan status. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan. Relasi antar tabel sistem informasi administrasi kependudukan Desa Sawahan 3. 19. Tata kelola administrasi kependudukan (adminduk) otomatis berubah, warga yang membutuhkan dokumen kependudukan bisa dilayani secara online. 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil didasarkan pada beberapa ketentuan perundang. Siagian (1990:13) adalah. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. administrasi kependudukan dalam pencarian data penduduk, proses administrasi pembuatan surat – surat pengantar (Kartu Keluarga dan KTP), kelahiran dan kematian yang membutuhkan waktu dan kesulitan untuk mendapatkan laporan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat dalam waktu singkat. 40 Tahun 2019Administrasi Kependudukan dengan system baru tersebut bila berjalan sesuai dengan ketentuan, dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, pindah dan datang, akhirnya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan. 12. Data dan Dokumen Kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013. Rangkaian kegiatan yang dimaksud dalam administrasi kependudukan inilah yang akan diuraikan secara singkat dalam artikel ini, yaitu: Pendaftaran Penduduk. 2 Administrasi Kependudukan Administrasi kependudukan merupakan suatu pengelolaan data-data yang berkaitan dengan informasi penduduk meliputi data kependudukan, data kelahiran, data kematian, data kepindahan, dan data jumlah jiwa. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diterbitkan pengaturan yang lebih teknis mengenai penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang meliputi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, sebagai berikut : 1. Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan = 150. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,. Apabila pembiayaan bersumber dari PHLN, dikhawatirkan penyelesaian pemberian NIK dan. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami. Haris mengatakan pihaknya membuka layanan Adminduk (administrasi kependudukan) tersebut selama empat jam, dimulai dari pukul 08. Sosialisasi administrasi kependudukan d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak. 00 sampai dengan 12. Administrasi Kependudukan sebagai system, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak atas administrasi penduduk dalam rangka pelayanan publik dan perlindungan dengan penerbitan dokumen kependudukan serta tidak adanya deskrimunatif dalam pelayanan melalui peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masih ada sekitar 10,7 juta penduduk atau sekitar hampir 4% dari jumlah total penduduk Indonesia belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dan belum memiliki Nomor Induk. 2. Implementasi Sistem Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak ini terdiri dari bagian front end yang dapat diakses oleh penduduk member maupun publik dan backbentuk administrasi kependudukan baik itu membuat atau merubah KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain-lainnya2. Bahan Presentasi Administrasi Kependudukan. administrasi kependudukan harus didukung dengan konsep dan teori-teori yang mendukung fakta lapangan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan pelayanan publik yang ada di Disdukcapil. . Judul. Sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan dengan framework codeigniter. Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a. Seperti yang disebutkan dalam Undang. 23. Mengantre di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan segera menjadi aktivitas usang. LIVE WEBINAR - DUKCAPIL MENYAPA MASYARAKAT. Pelayanan administrasi Kependudukan Di Kecamatan pattallassang terutama pelayanan administrasi Akta Kelahiran dan surat keterangan Pindah Penduduk di dilaksanakan oleh sub Bagian Umum pada Sekretariat Kantor Camat Pattallassang. 34.   Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan. Tunggul Anshari SN, S. id Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dapat dikatakan mengacu Implementasi kebijakan administrasi sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 24 kependudukan di Dinas Kependudukan dan Tahun 2013, sampai saat ini pemerintah Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis belum belum menerbitkan peraturan pelaksanaan sepenuhnya memberi kemudahan. 23 Tahun 2006 dan Perpres No. 20, Sumedang, Indonesia. dan UU No. Pelayanan di UPAK terdiri dari : Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Pendaftaran Penduduk WNA. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil digratiskan. administrasi kependudukan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan LembaranADMINISTRASI PENDUDUK PADA KANTOR DESA KASREMAN KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI DODIK KURNIAWAN 12. Desa Winong sebagai salah satu instansi pemerinatahan, memiliki peran yang penting yaitu sebagai pengelola data. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22). Fokus penelitian ini adalah (1) SPM administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen, (2) pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kemranjen, (3)PELAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar) SKRIPSI Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya BENNY SETYAWAN NIM. berbagai masalah administrasi penduduk di desa Candigatak. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Definisi Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk. Alasan pemilihan lokasi tersebut selain merupakan perangkat daerahyang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, juga karena berdasarkan hasil studi awal masih. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan. bahwa dalam rangka memberikan kemudahanAdministrasi Kependudukan dengan Metode Tracking Berbasis Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan”. Bidang Pengelolaan Informasi. Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ; b. Registrasi Penduduk Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Administrator Database Kependudukan adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse. 00 WIB. setiap aktivitas kita diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain. ac. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sistem ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengajuan pelayanan dan pengelolaan administrasi oleh petugas. 2023. 8. 3. Pada skripsi ini penulis membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasca DiKeluarkan Putusanadministrasi kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Peraturan Pemerintah (PP) NO. MATERI POKOK PERATURAN. Dinas; b. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tutup. Kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan dasar KTP yang meliputi : dasar kebijakan atau peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan KTP, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat. BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri. 6 Apa itu gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), diakses dariUndang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Penduduk menurut Kecamatan dan Kelompok Umur (Jiwa) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah; 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021; Semester I Semester II Semester I Semester II Semester I17. - Administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga, KTP, Akta lahir, Surat Kematian, dan lain-lain. Penduduk 3. Peranan pemerintah adalah untuk memastikan . 8. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi [email protected] administrasi, proses kegiatan usaha juga menjadi ciri penting lainnya. Surat Keterangan Hilang KTP-el dari Kepolisian (apabila KTP-El hilang) 4. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi : 1. Layanan Kependudukan dalam Genggaman. 24 Tahun 2013 ttg Perub. Pelayanan administrasi kependudukan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang tepat, cepat, jelas, dan ramah. pengelolaan dokumen kependudukan, dan teknologi, c. Database Serta Administrasi Kependudukan; Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dalam Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing. Selain itu Sistem Administrasi Kependudukan di tingkat Kecamatan untuk khusus untuk kepengurusan permohonan KTP dan SKCK berbasis website di wilayah Marangkayu, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. GISA di- launching oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dirjen Dukcapil, Prof. Administrasi Kependudukan merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga Indonesia. 2. Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Due to the above obstacles, four indigenous faith believers, by the Civil Defender Team, filed the judicial review to the Civil Administration Law to Constitutional Court on Wednesday (28/9). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mempunyai inovasi terbaru dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya yaitu program paket hemat atau PAHE. 125030507111040 UNIVERSITAS BRAWIJAYAAdministrasi Kependudukan, Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota dibantu kelompok jabatan fungsional. Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Blitar.